Selasa, 23 April 2013

perempuan dan hiperalitas

Dalam peringatan hari perempuan internasional yang ke-101 tahun, potret perempuan Indonesia masih menampakan wajah yang sama. Sektor perempuan di negeri ini masih menjadi sektor yang rentan terhadap penindasan. Di satu sisi kebebasan perempuan semakin tampak dengan partsisipasi perempuan di ranah politik tapi di sisi lain persoalan perempuan semakin hari pun semakin akut. Perempuan di Indonesia sangat rentan terhadap eksploitasi baik eksploitasi secara fisik maupun ideologi. Diawali perjuangan pembebasan perempuan dari budaya patriarki yang dipelopori oleh RA Kartini, saat ini perempuan sudah bisa menghirup udara kebebasan dalam berkarir dan berorganisasi. Tapi apakah benar perempuan Indonesia sudah dalam kondisi yang semakin baik dan emansipatif? Aksesibilitas pendidikan Dari tahun ke tahun jumlah peserta didik perempuan semakin meningkat di sekolah-sekolah formal. Jumlah perempuan yang bisa mengakses pendidikan tinggi pun beranjak naik setiap tahunnya. Ini sebuah indikasi yang baik bagi pemerataaan akses pendidikan di Indonesia. Akan tetapi, angka partisipasi pendidikan perempuan yang terus meningkat malah seiring sejalan dengan angka penindasan perempuan di sektor perburuhan terutama di sektor perburuhan migran. Tahun 2010-2011 menjadi tahun kelabu bagi kondisi perburuhan migran. Penganiayaan terhadap Sumiati, kematian Kikim Komalasari, serta terlantarnya ratusan buruh migran Indonesia (BMI) di Arab Saudi hanyalah sejumlah kasus yang mencuat ke permukaan. Pada kenyataannya, dalam setahun pemerintahan SBY-Boediono saja, 908 BMI dilaporkan tewas, 3 divonis tetap hukuman mati, ratusan orang menunggu proses hukum dengan ancaman mati, sementara ribuan orang lainnya memenuhi penjara negeri-negeri asing (Migrant Care, 2010). Terus meningkatnya kasus-kasus buruh migran Indonesia adalah sebagai akibat dari terus meningkatnya jumlah BMI setiap tahunnya. Peningkatan aksesibilitas perempuan terhadap pendidikan secara statistik ternyata belum mengindikasikan perbaikan aksesibilitas pemerataan pendidikan bagi perempuan dengan tingkat ekonomi rendah yang tinggal di pedesaan. Tingginya biaya pendidikan dan masih langgengnya budaya patriarki menyebabkan perempuan di pedesaan kesulitan menjangkau pendidikan. Tingginya angka perempuan putus sekolah karena faktor ekonomi menjadi hal yang paling menentukan lonjakan jumlah buruh migran. Ini menjadi sebuah bukti bahwa aksesibilitas perempuan terhadap pendidikan masih belum merata dan diskriminatif karena biaya pendidikan yang tinggi hanya memungkinkan diakses oleh perempuan-perempuan yang kuat secara ekonomi. Sementara data Bank dunia menyebutkan dari 122,7 juta masyarakat yang rentan miskin sebagian besar adalah perempuan. Penindasan perempuan terdidik Aksesibilitas perempuan terhadap pendidikan memang berkontribusi terhadap perbaikan intelektualitas perempuan. Akan tetapi, sistem pendidikan sebagai bagian dari suprastuktur sistem ekonomi sebuah negara telah menjadi satu alat politik yang berpengaruh besar bagi konstruksi ideologi perempuan. Perempuan-perempuan terdidik bahkan dari jenjang pendidikan tinggi pun tidak bisa lepas dari eksploitasi secara ideologi. Perempuan-perempuan intelektual yang tidak peka terhadap realitas, sadar atau tidak tengah berada dalam lingkaran setan. Perempuan-perempuan di Indonesia yang jumlahnya lebih banyak dari laki-laki menjadi mangsa pasar yang besar bagi pemasaran produk-prouk hasil industri negara-negara kapital. Dengan kondisi negara kita yang secara ekonomi sangat kompromistik dengan pemodal-pemodal asing, perempuan menjadi target market utama yang sangat berpeluang menjadi sasaran eksploitasi secara fisik dan ideologi. Secara fisik, untuk menyukseskan misi dagang negara-negara maju maka industri membutuhkan tenaga perempuan terdidik sebagai tenaga kerja murah. Sedangkan secara ideologi, perempuan dihadapkan pada pembiasan kepentingan melalui propaganda media iklan. Perempuan-perempuan Indonesia terjebak pada kegamangan memilah antara simulasi dan realitas. Propaganda media yang gencar mengahadapkan perempuan pada berbagai kebutuhan dalam simulasi yang secara efektif mempengaruhi paradigma perempuan terhadap gaya hidup. Semakin perempuan melek teknologi maka perempuan semakin berpeluang termakan oleh propaganda media tentang barang dan jasa rekayasa pengusaha. Perempuan menjadi semakin sulit membedakan mana kebutuhan dan keinginan sebagai akibat dari propaganda yang terus menanamkan budaya konsumtif pada para perempuan. Sadar atau tidak, hal ini merupakan penindasan karena perempuan terus menerus dipaksa secara sistemik untuk disamakan persepsinya terhadap satu hal. Misalnya saja, perempuan dipaksa memandang bahwa cantik itu adalah berkulit putih dan langsing sehingga perempuan-perempuan Indonesia yang notabene memiliki kulit berwarna menjadi kehilangan kepercayaan diri dan terpaksa menjadi konsumen produk tersebut. Serangan psikologis semacam ini menjadi taktik mengambil keuntungan (profit taking) yang digencarkan perusahan-perusahaan. Ini kenyataan sulit bagi perempuan terdidik sekalipun dalam memaknai kebutuhan dan keinginan. Kenyataan ini disebut sebagai hiperealitas dimana manusia dihadapkan pada kesulitan membedakan antara simulasi dan kenyataan. Perempuan dan perubahan Aksesibilitas perempuan terhadap pendidikan mungkin saja mengubah paradigma perempuan terhadap kemandirian, ketidaktergantungan terhadap laki-laki, dan kebebasan berkreatifitas. Akan tetapi, perempuan yang berpendidikan juga harus dekat dengan realitas karena ketika perempuan dekat dengan persoalan-persoalan masyarakat, perempuan akan memahami arti sebenarnya dari emansipasi. Kondisi ketertindasan perempuan tidak bisa dipisahkan dari ketertindasan rakyat secara umum karena perempuan adalah bagian dari masyarakat yang tertindas dan juga tertindas dalam ketertindasan tersebut. Hal inilah yang biasa disebut sebagai ketertindasan berlapis. Pendidikan yang diakses oleh perempuan seharusnya dapat mendekatkan perempuan dengan kenyataan penindasan perempuan di masyarakat sehingga intelektualitas yang dimilki perempuan terdidik berguna bagi pembebasan kaum perempuan lain dari penindasan sistemik atau penindasan secara feodal yang masih tersisa. Pendidikan harus menjadi media bagi perempuan untuk mengambil satu posisi dalam proses perubahan sosial di masyarakat. Perempuan harus mampu menyuarakan aspirasi dalam keadilan dan kesetaraan gender sehingga perempuan tidak dianggap sebagai manusia kelas dua yang terus menerus menjadi objek politisasi sistem. Perempuan harus menentukan nasibnya sendiri dengan menggelorarakan perjuangan kesetaraan dan keadilan tentang hak-hak dasar dan hak demokratis perempuan. Perjuangan perempuan dalam melawan sistem yang terus memposisikan perempuan sebagai second gender atau manusia kelas dua yang hanya menjadi objek dari sistem bukan subjek dalam sistem harus dilakukan oleh seluruh elemen rakyat tidak terkecuali laki-laki. Selamat hari perempuan internasional.

0 komentar: